KEPULAUAN SERIBU, BPSNet – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan agenda nasional pemetaan ekonomi. Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, secara resmi melepas puluhan petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 yang akan disebar ke seluruh wilayah pulau berpenduduk, Jumat (12/06/2026).
Pelepasan ini menandai dimulainya tahapan krusial pendataan dari rumah ke rumah (door-to-door) serta ke berbagai tempat usaha. Tujuannya adalah untuk memotret potensi, struktur, dan peta jalan perekonomian riil masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu.
Navigasi Kebijakan Pembangunan Wilayah
Bupati Fadjar Churniawan menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 ini akan menjadi kompas penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir di masa mendatang.
“Tantangan geografis kita yang terdiri dari pulau-pulau menuntut dedikasi tinggi dari para petugas di lapangan. Saya meminta seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan UKM di Kepulauan Seribu untuk menerima para petugas dengan baik serta memberikan data yang jujur dan akurat,” ujar Fadjar.
Menurutnya, akurasi data sangat menentukan ketepatan sasaran program bantuan, pelatihan, hingga pengembangan sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi roda penggerak utama ekonomi kepulauan.
Petugas Telah Dibekali Pelatihan Khusus
Puluhan petugas yang diterjunkan ini sebelumnya telah melewati fase bimbingan teknis dan pelatihan intensif dari Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka dibekali kemampuan wawancara serta pemahaman indikator ekonomi agar proses pengumpulan data berjalan objektif dan valid.
Pemkab Kepulauan Seribu berharap, melalui sinergi yang kuat antara jajaran kelurahan, kecamatan, petugas BPS, dan masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah kepulauan dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Ringkasan Berita:
-
Agenda Utama: Bupati Muhammad Fadjar Churniawan resmi melepas puluhan petugas Sensus Ekonomi 2026 untuk wilayah Kepulauan Seribu.
-
Tujuan Sensus: Memetakan potensi ekonomi secara akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah (khususnya pariwisata dan perikanan).
-
Imbauan Warga: Masyarakat dan pelaku usaha diimbau koperatif dan memberikan data yang jujur saat didatangi petugas lapangan.
