Pulau Pramuka — Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penguatan Kelembagaan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta yang digelar pada 15–16 Juli 2025.
Kegiatan yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia ini berlangsung di Pulau Pramuka, sebagai bagian dari tindak lanjut Rakornas dan upaya memperkuat sinergi kelembagaan pascapenyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, mengungkapkan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan kepada wilayah kepulauan sebagai lokasi Rakorda. “Ini suatu kebanggaan bagi kami. Meski dengan segala keterbatasan, kami menyambut dengan tangan terbuka,” ujar Fadjar, Selasa (15/07/2025).
Ia menyampaikan apresiasi atas lancarnya pelaksanaan Pemilu 2024 di Kepulauan Seribu dan menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan menuju Pemilu 2029. “Apa yang kurang di 2024 harus diperbaiki sedini mungkin. Ini tantangan bersama,” katanya.
Ketua KPU RI, Yulianto Sudrajat, dalam sambutannya menegaskan bahwa suksesnya Pemilu adalah hasil kerja kolektif semua pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri dan masyarakat. “KPU tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dari semua elemen adalah fondasi demokrasi,” ucap Yulianto.
Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, menyebut Rakorda ini sebagai bentuk komitmen DKI Jakarta dalam menjaga kualitas demokrasi. “DKI menjadi provinsi pertama yang menindaklanjuti Rakornas. Ini menunjukkan kesiapan kami menyambut agenda kepemiluan mendatang,” ujarnya.
Rakorda berlangsung dalam format pleno dan diskusi kelompok, membahas strategi kelembagaan, tata kelola data kepemiluan, dan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah di masing-masing wilayah.
Kegiatan ini sekaligus menjadi refleksi atas pelaksanaan Pemilu sebelumnya, serta ruang pembelajaran untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem demokrasi lokal dan nasional.
Fadjar menambahkan bahwa dengan digelarnya kegiatan ini di Kepulauan Seribu, diharapkan semakin banyak institusi yang menjadikan pulau sebagai bagian integral dari penguatan kelembagaan pemerintahan.
Rangkaian Rakorda diakhiri dengan penyusunan rekomendasi kelembagaan dan komitmen bersama untuk meningkatkan akurasi data pemilih, kapasitas penyelenggara, serta partisipasi masyarakat di pemilu mendatang.
