Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diminta untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan kepegawaian terkini. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Aceng Zaeni, dalam kegiatan Peningkatan dan Pemahaman Peraturan yang digelar secara hybrid dari Gedung Mitra Praja, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Kegiatan yang diikuti sekitar 120 ASN ini diselenggarakan oleh Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian (HKK) Kabupaten Kepulauan Seribu, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia. Fokus utama kegiatan adalah memperkuat pemahaman ASN terhadap kebijakan kepegawaian yang terus berkembang di era digital.
“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. ASN Kepulauan Seribu harus memahami regulasi sebagai bagian dari reformasi digital yang sedang kita jalankan,” ujar Aceng dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa pemahaman administratif dan kemampuan menerapkan kebijakan secara inovatif menjadi kunci dalam membangun birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan.
Kegiatan ini juga menjadi ruang pembelajaran bagi ASN untuk menyelaraskan diri dengan kebijakan nasional, termasuk perubahan regulasi yang berkaitan dengan sistem kepegawaian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik berbasis digital.
Menurut Aceng, ASN di Kepulauan Seribu memiliki tantangan geografis yang unik, sehingga pemahaman terhadap regulasi menjadi semakin penting agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan akuntabel.
“Dengan pemahaman yang baik, ASN bisa menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar pelaksana administratif,” tambahnya.
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari peserta yang menilai materi yang disampaikan relevan dengan tantangan birokrasi saat ini. Beberapa peserta juga berharap pelatihan serupa dapat dilakukan secara berkala untuk memperkuat kapasitas ASN di wilayah kepulauan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.
