Kepulauan Seribu – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan 86 bidang tanah miliknya di Kepulauan Seribu tersertifikasi pada tahun 2025. Untuk mewujudkan target tersebut, Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah (Suban PAD) Kepulauan Seribu bersama OPD terkait melakukan pengukuran tanah di Pulau Panggang, Pulau Pramuka, dan Pulau Karya.
Kepala Suban PAD Kepulauan Seribu, Heldah, menyatakan bahwa pengukuran ini merupakan bagian dari percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan ini mencakup penggantian blanko sertifikat lama menjadi baru, serta pendaftaran sertifikat tanah untuk pertama kalinya pada aset yang belum bersertifikat.
“Kegiatan ini bertujuan untuk pengamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta di wilayah Kepulauan Seribu,” ujar Heldah, Sabtu (22/02/2025).
Pengukuran tanah yang berlangsung pada 19-21 Februari ini meliputi penggantian blanko sertifikat di 29 lokasi di Kelurahan Pulau Panggang. Selain itu, pendaftaran sertifikat baru dilakukan untuk lahan Puskesmas di RT 01/04, yang berupa ruang terbuka hijau seluas 600 meter persegi.
Pada tahun 2025, Suban PAD Kepulauan Seribu menargetkan penyelesaian 71 bidang tanah untuk penggantian blanko sertifikat dan 15 bidang tanah untuk sertifikat baru. Namun, jumlah ini masih bisa bertambah jika ditemukan aset tanah lain yang belum tersertifikasi saat pengukuran berlangsung.
“Total target kami adalah minimal 86 bidang tanah yang akan disertifikasi pada tahun 2025,” jelas Heldah.
Dengan percepatan sertifikasi ini, diharapkan status kepemilikan aset tanah Pemprov DKI Jakarta di Kepulauan Seribu menjadi lebih jelas, serta dapat mencegah potensi sengketa di masa mendatang.
Loading ...
