Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera membuka rekrutmen tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di berbagai kelurahan. Keputusan ini diambil untuk mengisi 1.652 posisi yang masih kosong. Wakil Gubernur Rano Karno menyampaikan bahwa pendaftaran akan dilakukan melalui masing-masing kelurahan.
Dalam Keputusan Gubernur Nomor 267 Tahun 2025, syarat utama untuk menjadi PPSU adalah memiliki KTP DKI dan mampu membaca serta menulis. “Dari awal, kita ingin memastikan bahwa tenaga PPSU cukup bisa membaca dan menulis karena bukan tenaga berkeahlian,” kata Rano Karno, Rabu (9/4).
Kebijakan ini sekaligus mencabut Keputusan Gubernur sebelumnya, yaitu Nomor 280 Tahun 2023, yang mengatur teknis penanganan prasarana dan sarana umum di tingkat kelurahan. “Keputusan ini sudah ditandatangani oleh Gubernur dan segera diterapkan,” ujar Rano.
Proses seleksi akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap kelurahan. Pemerintah memastikan bahwa jumlah penerimaan akan disesuaikan dengan jumlah posisi yang belum terisi. “Penerimaan dilakukan langsung melalui kelurahan, jadi prosesnya lebih cepat dan tepat sasaran,” kata seorang pejabat Pemprov DKI.
Selain mengisi kekosongan tenaga PPSU, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja di lapangan. PPSU selama ini berperan penting dalam menangani kebersihan dan perawatan fasilitas umum. “Kami ingin tenaga PPSU semakin profesional dalam menjalankan tugasnya,” ujar seorang perwakilan dari Dinas Kebersihan Jakarta.
Keputusan rekrutmen PPSU ini mendapat perhatian dari masyarakat. Beberapa warga menyambut baik langkah ini, terutama mereka yang ingin mencari pekerjaan tetap. “Kami berharap ini bisa memberikan peluang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan,” kata seorang warga Jakarta.
Namun, ada juga yang mempertanyakan mekanisme seleksi dan transparansi dalam penerimaan tenaga PPSU. “Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan seleksi dilakukan secara adil dan tidak ada penyimpangan,” kata seorang aktivis sosial.
Penerimaan tenaga PPSU ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Jakarta. Pemprov DKI berharap kebijakan ini dapat memperbaiki sistem kerja di kelurahan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga PPSU.
