Dukung Putra Daerah! Bupati Kepulauan Seribu Prioritaskan ASN Lokal

Avatar photo
Foto: Ilustrasi ASN Pemprov DKI Jakarta (Istimewah)
Foto: Ilustrasi ASN Pemprov DKI Jakarta (Istimewah)

Kepulauan Seribu – Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, menegaskan bahwa putra daerah harus mendapat prioritas dalam pengisian jabatan pimpinan di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Menurutnya, ASN yang berasal dari Kepulauan Seribu memiliki pemahaman lebih mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat, sehingga dapat menjalankan kebijakan dengan lebih efektif.

Dalam pernyataannya, Fadjar menyebut bahwa penguatan SDM lokal menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.

“Sudah saatnya putra pulau menduduki jabatan strategis di OPD. Mereka memiliki pengalaman langsung dengan tantangan di wilayah ini dan bisa memberikan solusi yang lebih tepat,” ujarnya, Jumat (16/5).

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong generasi muda Kepulauan Seribu untuk lebih aktif dalam dunia pemerintahan.

Dengan adanya kesempatan bagi putra daerah, diharapkan semakin banyak anak muda yang tertarik menjadi ASN dan berkontribusi bagi pembangunan wilayahnya.

Namun, Fadjar menegaskan bahwa seleksi tetap dilakukan secara profesional. “Prioritas bukan berarti mengabaikan kompetensi. ASN yang dipilih harus memenuhi standar kinerja dan profesionalisme yang ditetapkan,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berencana mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi ASN lokal agar mereka siap mengemban tugas kepemimpinan.

Program ini akan mencakup penguatan manajerial, kebijakan publik, serta strategi pembangunan daerah.

Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kepulauan Seribu, Fahrullah.

Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat lokal, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“ASN asli Kepulauan Seribu tentu lebih memahami kebutuhan masyarakat. Ini langkah yang baik untuk pemerintahan yang lebih responsif,” kata Fahrullah.

Kebijakan ini juga sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemberdayaan masyarakat lokal.

Dengan melibatkan ASN asli Kepulauan Seribu, pemerintah berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan efektif.

Masyarakat Kepulauan Seribu menyambut baik kebijakan ini, dengan harapan bahwa pelayanan publik akan semakin membaik dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.

Bagaimana Anda menilai informasi ini? Berikan reaksi Anda!