Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan membatik bagi kader PKK dan PJLP, Rabu (15/10/2025), di D’Arcici Hotel Sunter, Jakarta Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pelestarian budaya sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif bagi warga kepulauan.
Pelatihan ini dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, dan dihadiri Ketua Dekranasda Indah Susanti serta perwakilan SKPD/UKPD terkait. Sebanyak 50 peserta mengikuti pelatihan yang mengangkat teknik Batik Gobang, motif khas yang merepresentasikan identitas lokal.
“Pelatihan ini bukan hanya soal teknik membatik, tapi juga soal mengenal nilai-nilai budaya di balik setiap motif. Saya harap peserta bisa mengembangkan keterampilan ini menjadi produk unggulan daerah,” ujar Fadjar dalam sambutannya.
Ketua Dekranasda, Indah Susanti, menambahkan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memotivasi peserta agar berani berwirausaha. “Kami ingin membatik menjadi pintu masuk bagi peningkatan pendapatan keluarga dan penguatan ekonomi lokal,” katanya.
Batik Gobang sendiri dikenal sebagai motif yang terinspirasi dari kehidupan pesisir dan kekayaan laut Kepulauan Seribu. Melalui pelatihan ini, Dekranasda berharap motif tersebut bisa lebih dikenal dan dikembangkan sebagai produk khas daerah.
Selain pelatihan teknis, peserta juga mendapatkan materi tentang pemasaran produk, pengemasan, dan strategi promosi digital. Hal ini bertujuan agar hasil karya mereka tidak hanya bernilai seni, tetapi juga memiliki daya saing di pasar.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Dekranasda dalam mengangkat potensi kerajinan lokal sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif di wilayah kepulauan. Dukungan lintas sektor diharapkan dapat memperluas dampak pelatihan hingga ke pulau-pulau terluar.
Dengan pelatihan ini, Kepulauan Seribu tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga membangun ekosistem wirausaha yang berbasis komunitas dan kearifan lokal. Batik bukan sekadar kain, tapi simbol kreativitas dan ketahanan ekonomi warga pulau.
