Jakarta — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kepulauan Seribu menyoroti proyek pembangunan breakwater atau pemecah ombak yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dan Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu.
Proyek tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan dikhawatirkan menimbulkan kerusakan lingkungan laut.
Ketua DPC Gerindra Kepulauan Seribu, Muhamad Rodin, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pemecah ombak dengan anggaran besar seharusnya dirancang secara matang agar tidak merusak ekosistem pesisir.
“Penurunan material ke dasar laut tanpa perencanaan yang baik bisa merusak terumbu karang dan biota laut lainnya. Kami menerima sejumlah laporan dari warga terkait kondisi ini,” ujar Rodin, Minggu (11/5).
Ia menambahkan, sejumlah titik pembangunan breakwater dinilai tidak efektif, bahkan cenderung rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Menurutnya, proyek tersebut harus dikaji ulang agar tidak membebani anggaran daerah tanpa manfaat yang jelas.
“Jalan lingkar di setiap pulau sudah cukup berfungsi sebagai penahan abrasi. Alih-alih membangun beton baru, anggaran besar sebaiknya dialokasikan ke sektor yang lebih mendesak seperti air bersih, penguatan wisata, dan konservasi lingkungan,” imbuhnya.
Rodin juga menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengambilan keputusan proyek pembangunan di wilayah pesisir. Ia mendorong agar pihak legislatif dan eksekutif lebih mempertimbangkan dampak ekologis dan kebutuhan warga.
DPC Gerindra mengusulkan agar program-program pelindung kawasan pesisir lebih diarahkan ke penanaman mangrove, rehabilitasi terumbu karang, serta pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan target pemerintah menuju nol emisi karbon pada 2060.
“Ini bukan soal proyek semata, tapi keberlanjutan lingkungan dan efisiensi anggaran yang harus menjadi prioritas bersama,” pungkas Rodin.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas SDA DKI Jakarta belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut.
