Pulau Pramuka – Anggota DPD RI, Fahira Idris, mendorong agar program Makan Bergizi (MBG) dapat segera dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kepulauan Seribu. Saat ini, program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah itu baru berjalan di Kelurahan Pulau Panggang.
Dorongan ini disampaikan Fahira saat melakukan kunjungan kerja ke SDN Pulau Panggang 02 Pagi, Pulau Pramuka, Senin (11/8/2025). Ia menilai, pemerataan program MBG menjadi penting mengingat akses dan ketersediaan bahan pangan bergizi di pulau-pulau kecil tidak semudah di wilayah daratan Jakarta.
“Jangan sampai anak-anak kita di pulau hanya menikmati program ini sebagian. Harusnya semua kelurahan di Kepulauan Seribu mendapat jatah yang sama, karena ini menyangkut tumbuh kembang generasi,” tegas Fahira.
Fahira menambahkan, dorongan agar MBG merata juga merupakan aspirasi langsung yang ia terima dari para siswa di sekolah yang dikunjunginya. “Anak-anak di sini juga menyampaikan harapan yang sama. Program ini harus merata, tidak hanya di Pulau Panggang,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan gizi yang cukup sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik maupun kesehatan anak di usia sekolah. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Suku Dinas terkait segera memperluas cakupan MBG ke seluruh sekolah di Kepulauan Seribu.
Selain menyerap aspirasi siswa, Fahira juga memanfaatkan kunjungan ini untuk berdialog dengan guru dan kepala sekolah mengenai tantangan pendidikan di daerah kepulauan, termasuk soal infrastruktur, transportasi guru, dan keterbatasan fasilitas belajar.
“Jika kita ingin anak-anak pulau bisa bersaing, semua aspek harus kita dukung, mulai dari gizi, fasilitas pendidikan, hingga kesejahteraan tenaga pengajar,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Fahira juga mengapresiasi semangat belajar siswa meski dihadapkan dengan keterbatasan akses. Ia menilai, dengan dukungan yang tepat, anak-anak Kepulauan Seribu memiliki potensi besar untuk berprestasi di berbagai bidang.
Kunjungan Fahira Idris ke Kepulauan Seribu ini merupakan bagian dari agenda reses sekaligus bentuk komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihan, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan akses layanan publik yang unik.
