PULAU KELAPA — Di tengah tekanan ekonomi yang makin terasa, Kelurahan Pulau Kelapa menggelar Musyawarah Kelurahan (Muskel) pada Selasa (28/10/2025) untuk menyaring penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lurah Muslim menegaskan bahwa bantuan tidak boleh jatuh ke tangan yang salah.
“Saya minta para Ketua RT dan RW selektif. Penerima BLT harus benar-benar orang yang pantas dan membutuhkan,” kata Muslim, lugas dan tanpa basa-basi.
Pernyataan itu mencerminkan keresahan banyak warga: bantuan sosial sering kali tidak sampai ke mereka yang paling terdampak. Di Pulau Kelapa, penghasilan tetap adalah kemewahan, dan BLT menjadi harapan yang nyata.
Muskel kali ini menjadi ruang negosiasi antara data dan kenyataan. Warga, tokoh masyarakat, dan petugas sosial duduk bersama, menyusun ulang daftar harapan.
Suherni, petugas sosial kelurahan, menyatakan bahwa pihaknya mendampingi proses verifikasi agar tidak ada data ganda atau penerima fiktif. “Kami ingin bantuan ini benar-benar sampai ke tangan warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Namun tantangan di lapangan tidak hanya administratif. Solidaritas antarwarga kadang berbenturan dengan keadilan. Ada yang enggan melaporkan tetangganya yang sebenarnya sudah tidak layak menerima, demi menjaga hubungan baik.
Diskusi berlangsung terbuka. Ada suara yang bicara soal rasa malu, ada yang bicara soal hak. Semua didengar, meski tidak semua disepakati.
Kelurahan berkomitmen menjaga integritas program. Transparansi dan partisipasi warga menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan BLT.
BLT bukan solusi jangka panjang, tapi ia bisa menjadi jeda yang layak di tengah hidup yang terus mendesak. Di Pulau Kelapa, bantuan sosial bukan soal angka, tapi soal martabat.
Muskel ini, meski sederhana, menjadi ruang di mana martabat itu dipertahankan. Dan Lurah Muslim, dengan pernyataan tegasnya, mengingatkan bahwa keadilan sosial dimulai dari keberanian menyaring.
