Jakarta — DPRD DKI Jakarta kembali menyoroti pemerataan akses menuju Kepulauan Seribu. Masalah ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga keadilan bagi semua pihak, termasuk nelayan dan warga biasa yang ingin bepergian ke kawasan tersebut.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengingatkan bahwa peningkatan fasilitas pelabuhan harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan. “Termasuk nelayan dan warga biasa yang ingin ke Kepulauan Seribu,” ujar Rio.
Menurutnya, dua dermaga utama, yaitu Pelabuhan Marunda dan Kali Adem, harus tetap mendapat perhatian agar fasilitasnya tetap memadai dan ramai digunakan oleh masyarakat.
Selain itu, Rio juga mengkritisi rencana pembangunan dermaga baru di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). “Fasilitas pelabuhan tidak boleh jadi eksklusif untuk kalangan tertentu,” katanya.
Ia menegaskan bahwa akses ke Kepulauan Seribu harus bersifat inklusif. “Pembangunan atau revitalisasi dermaga tidak boleh hanya terpusat di area elit,” tambahnya.
Rio berharap pemerintah bisa memastikan proyek pembangunan ini memberikan dampak luas bagi masyarakat umum, bukan hanya segelintir orang.
Saat ini, DPRD masih membahas lebih lanjut rencana ini bersama Pemprov DKI untuk menyesuaikan kebijakan dan memastikan pemerataan akses tetap menjadi prioritas utama.
Perjuangan untuk pemerataan akses ini menjadi penting agar warga Kepulauan Seribu bisa menikmati fasilitas publik tanpa diskriminasi.
