PULAU KELAPA, BPSNet – Keluhan krusial mengenai akses transportasi laut mendominasi kegiatan reses masa sidang kedua tahun 2026 yang digelar oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Neneng Hasanah. Kegiatan menjaring aspirasi ini berlangsung di RT 04/RW 02 Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Sabtu (20/06/2026).
Forum yang turut dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Supriyadi serta Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Pulau Kelapa Helodi ini menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menumpahkan berbagai persoalan menahun yang belum terselesaikan oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Sorotan paling tajam dari masyarakat tertuju pada kebijakan sistem pemesanan tiket kapal milik Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang baru dibuka tepat pada pukul 00.00 WIB. Mekanisme tersebut dinilai sangat menyulitkan dan membebani warga kepulauan yang menggantungkan mobilitas hariannya pada transportasi laut.
“Bagaimana masyarakat bisa menikmati transportasi umum kalau akses tiket saja harus begadang tengah malam? Kami menuntut keadilan dan kesejahteraan dalam transportasi laut. Hapus sistem buka jam 12 malam itu,” ujar salah seorang warga Pulau Kelapa dengan nada kecewa.
Mendengar langsung keluhan tersebut, Neneng Hasanah menegaskan bahwa sarana kapal bagi masyarakat kepulauan merupakan urat nadi kehidupan yang sangat vital. Oleh karena itu, fasilitas perhubungan laut tidak boleh dipersulit oleh sistem birokrasi maupun mekanisme pemesanan yang tidak berpihak pada kenyamanan warga lokal.
“Perjuangan saya adalah mewujudkan transportasi laut yang andal, setara dengan TransJakarta di daratan. Kapal bagi warga pulau adalah urat nadi kehidupan, bukan untuk diperumit dengan sistem,” tegas Neneng.
Selain persoalan tiket, Sekretaris Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Supriyadi, memaparkan rincian kendala wilayah yang sudah mandek bertahun-tahun. Beberapa di antaranya meliputi proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan lingkungan yang mangkrak selama 7 tahun, krisis pemenuhan air bersih, hingga sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi para nelayan kecil selaku penopang ekonomi utama.
Persoalan tata ruang dan kependudukan ikut disuarakan oleh Ketua RW 02, Ustar. Ia mendesak Pemprov DKI untuk segera membangun Kolam Labu guna mengamankan kapal warga, sekaligus melaporkan masalah kepadatan penduduk di mana satu rumah sering kali terpaksa dihuni oleh dua hingga tiga kepala keluarga (KK). Di sisi lain, perwakilan pemuda Pulau Kelapa, Suhendra, mengeluhkan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal yang saat ini hanya berada di kisaran 5% hingga 6%, serta meminta adanya program pelatihan keterampilan bersertifikasi.
Menutup kegiatan reses, Neneng Hasanah berkomitmen penuh mengawal seluruh poin aspirasi tersebut untuk dibawa ke meja legislatif, mulai dari penghapusan sistem tiket tengah malam hingga pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pesisir.
“Saya sudah sampaikan ini kepada pihak kecamatan. Hayu, mari kita bunyi sama-sama. Kita desak penghapusan sistem tiket tengah malam, kita tuntut perbaikan jalan, air bersih, serta pelatihan keahlian bagi anak muda kita. Saya tidak akan berhenti bersuara sebelum keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh warga pulau,” pungkas Neneng.
Ringkasan Berita:
-
Polemik Tiket Kapal: Warga Pulau Kelapa memprotes sistem pemesanan tiket kapal Dishub yang dibuka pukul 00.00 WIB karena memaksa masyarakat begadang demi mendapat akses transportasi harian.
-
Infrastruktur Mangkrak: Selain transportasi, reses mengungkap adanya proyek jalan lingkungan yang mangkrak selama 7 tahun, krisis air bersih, kepadatan hunian, serta minimnya penyerapan tenaga kerja lokal (hanya 5%-6%).
-
Komitmen Pengawalan: Anggota DPRD DKI Neneng Hasanah mendesak penyetaraan layanan transportasi laut sekualitas Transjakarta dan mengajak seluruh aparatur wilayah bersinergi menyelesaikan kebutuhan dasar warga pulau.
