Jakarta — Ancaman narkoba dan kenakalan remaja di Kepulauan Seribu kembali menjadi sorotan serius. Pemerintah Kabupaten meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lebih proaktif dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban masyarakat, khususnya yang melibatkan generasi muda.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kabupaten Kepulauan Seribu, Alawi, menegaskan bahwa maraknya kasus penyalahgunaan narkoba, perilaku menyimpang remaja, serta potensi konflik sosial di lingkungan masyarakat tidak bisa dibiarkan berkembang tanpa pengawasan.
“Bahaya narkoba, kenakalan remaja dan gesekan sosial bisa muncul di mana saja, termasuk di pulau-pulau. Pengawasan perlu dilakukan setiap waktu, tidak bisa menunggu kejadian,” tegas Alawi.
Kondisi sosial masyarakat di wilayah kepulauan dinilai memiliki kerentanan tersendiri karena terbatasnya akses layanan, pendidikan, hingga pengawasan sosial.
Hal senada disampaikan Kepala Satpol PP Kabupaten Kepulauan Seribu, Atok Baroni, yang menyebut bahwa keterlibatan Satpol PP tidak hanya sebatas penegakan, tetapi juga menyentuh aspek edukatif dan preventif.
“Satpol PP harus hadir sebagai penjaga lingkungan yang juga bisa mendekatkan diri dengan warga, mendengar, dan merespons cepat perubahan sosial di masyarakat,” ujarnya.
Salah satu isu yang disoroti adalah meningkatnya jumlah anak putus sekolah, yang menurut Atok bisa menjadi pintu masuk bagi masalah sosial yang lebih besar bila tidak ditangani.
“Kalau anak-anak tidak sekolah, mereka berisiko terpapar pengaruh buruk. Ini harus diintervensi, makanya kita konsultasi dengan Dinas Pendidikan agar ada solusi yang tepat,” tambahnya.
Permintaan ini disampaikan dalam kegiatan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pengamanan dan Bantuan Personel yang digelar di Gedung Mitra Praja, Jakarta, Jumat (23/05/2025), sebagai bagian dari penguatan koordinasi antar-instansi di lingkungan Kepulauan Seribu.
