Ketenangan warga di tiga pulau—Pulau Kelapa, Pulau Harapan, dan Pulau Panggang—mendadak terusik oleh peredaran pesan berantai bernada hasutan. Sebuah potongan gambar berisi seruan aksi bertajuk “Tangkap Sahdan” beredar cepat melalui WhatsApp, menuding salah satu pejabat Kepulauan Seribu terlibat skandal penggelapan dana bantuan.
Namun, kegaduhan ini tak berlangsung lama. Ketua Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu, Munawar, bergerak cepat menanggapi isu yang dipastikan sebagai fitnah dan berita bohong murni.
“Kami pastikan kabar tersebut tidak benar sama sekali. Tidak ada kegiatan aksi seperti yang disebutkan. Itu murni berita bohong yang dibuat untuk menyesatkan masyarakat,” tegas Munawar kepada beritapulau, Kamis (23/10/2025) malam, setelah dikonfirmasi.
Munawar menambahkan bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar fakta. Pihaknya segera melaporkan penyebaran gambar tersebut kepada aparat kepolisian untuk menelusuri sumber pembuat dan penyebar hoaks. Langkah ini diambil untuk melindungi reputasi pejabat yang difitnah dan menjaga kondusivitas wilayah.
“Kami sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menindaklanjuti penyebaran hoaks ini. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi,” ujarnya.
Penelusuran di lapangan juga menunjukkan tidak adanya aktivitas aksi di Balai Kota DKI Jakarta, sebagaimana yang diklaim dalam gambar hoaks tersebut. Situasi di Kepulauan Seribu sendiri terpantau aman dan kondusif.
Tokoh masyarakat Pulau Kelapa, Samsul Bahri, menyampaikan kekecewaannya atas praktik penyebaran kabar bohong tersebut. “Kami sangat menyesalkan adanya kabar seperti ini. Masyarakat Pulau Kelapa tetap solid dan tidak akan terpancing. Kami berharap aparat segera menindak pelakunya,” ucap Samsul Bahri.
Menggarisbawahi pentingnya literasi digital, Munawar kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mudah termakan informasi tanpa verifikasi.
“Pastikan dulu kebenarannya. Hoaks seperti ini hanya menimbulkan keresahan dan merusak reputasi orang lain. Mari kita bijak bermedia digital,” pintanya.
Munawar menutup pernyataannya dengan komitmen Pemkab Kepulauan Seribu bersama aparat keamanan untuk mengawal informasi publik agar tidak disalahgunakan demi kepentingan yang memecah belah.
