JAKARTA, BPSNet – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memprioritaskan masyarakat kurang mampu dalam penyediaan akses pendidikan.
Langkah ini dirasa mendesak mengingat setiap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), dewan selalu menerima keluhan dari warga kelas bawah yang kesulitan mendapat sekolah.
Banyak anak dari keluarga membutuhkan yang justru gagal menembus kursi sekolah negeri akibat ketatnya persaingan sistem admisi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak.
Subki menilai, masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah sering kali kalah bersaing di lapangan akibat keterbatasan biaya penunjang serta minimnya pemenuhan gizi anak.
“Keberpihakan kepada masyarakat kelas bawah harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menyusun kebijakan operasional pendidikan,” ujar Subki pada Jumat (19/06/2026).
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar program intervensi seperti Sekolah Rakyat dari Kemensos serta program boarding school difokuskan sepenuhnya bagi anak-anak kurang mampu.
Pemerintah daerah dinilai perlu memberikan afirmasi khusus dan perhatian lebih besar kepada kelompok marginal yang selama ini memiliki keterbatasan akses layanan dasar.
Di sisi lain, Komisi E turut mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang telah berupaya menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di sejumlah sekolah negeri.
Meski demikian, penambahan kapasitas daya tampung kelas baru tersebut diakui masih belum mampu menjawab seluruh total kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Mengenai implementasi sistem zonasi, Subki menyebut regulasi tersebut belum sepenuhnya ideal walau tetap bisa dipertahankan sebagai salah satu jalur resmi penerimaan siswa.
Namun, ia menegaskan bahwa jalur afirmasi dan jalur prestasi harus terus diperkuat guna memperluas kesempatan anak-anak kurang mampu mengenyam pendidikan layak.
Persoalan seputar akses sekolah, KJP, KJMU, hingga jaminan sosial ini diakui tetap menjadi aspirasi yang paling mendominasi di setiap kegiatan reses anggota legislatif.
Ringkasan Berita:
-
Dorongan Afirmasi: Komisi E DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI memprioritaskan kuota pendidikan bagi keluarga miskin guna mengatasi ketimpangan akses sekolah.
-
Evaluasi Jalur Masuk: Jalur zonasi dinilai belum sepenuhnya ideal sehingga jalur afirmasi dan prestasi perlu diperkuat untuk merangkul kelompok masyarakat marginal.
-
Aspirasi Dominan: Masalah pembiayaan sekolah seperti KJP, KJMU, dan daya tampung rombel negeri tetap menjadi keluhan utama warga di setiap masa reses dewan.