Ada sesuatu yang secara tidak sengaja terungkap setiap kali pemerintah daerah mengumumkan penambahan armada ambulans laut untuk Kepulauan Seribu. Pengumuman yang dikemas sebagai terobosan itu sejatinya adalah pengakuan terselubung bahwa warga kepulauan masih harus bertaruh nyawa di atas gelombang hanya untuk mendapatkan layanan medis yang di daratan tersedia dalam hitungan blok jalan.
Apresiasi memang layak diberikan atas langkah mobilitas itu — namun apresiasi tanpa kritik hanya memperpanjang ilusi bahwa masalah ini sedang diselesaikan. Yang terjadi sesungguhnya bukan penyelesaian, melainkan penundaan yang dikemas lebih apik.
Ambulans laut, dalam posisinya yang paling jujur, adalah alat kompensasi. Ia hadir bukan karena sistem kesehatan di pulau sudah cukup kuat, melainkan justru karena belum pernah benar-benar dibangun dengan serius.
Setiap kali seorang ibu yang hendak melahirkan harus dibawa menyeberang di tengah malam, atau seorang nelayan yang terserang jantung harus menempuh satu jam perjalanan laut sebelum menjangkau UGD, maka ambulans laut bukan lagi simbol kemajuan. Ia adalah monumen atas kegagalan kita membangun sistem kesehatan yang hadir di tempat yang paling dibutuhkan.
Ketergantungan pada sistem rujukan berbasis laut menyimpan kerentanan sistemik yang kerap luput dari perhatian pembuat kebijakan. Cuaca di perairan utara Jakarta tidak bisa dinegosiasi — dan pada kondisi itulah nyawa paling terancam, sekaligus ambulans paling tidak bisa diandalkan.
Ironi yang lebih menyakitkan muncul ketika kita mulai membandingkan anggaran. Jika separuh dari alokasi pengadaan dan operasional armada itu diarahkan untuk memperkuat Puskesmas di pulau-pulau permukiman — menambah ruang tindakan, melengkapi alat diagnostik, memastikan ketersediaan obat esensial sepanjang tahun — maka warga kepulauan tidak perlu lagi berdoa agar cuaca bersahabat setiap kali tubuh mereka membutuhkan pertolongan.
Di balik infrastruktur fisik, ada masalah yang jauh lebih dalam dan jarang dibicarakan terbuka: sumber daya manusia. Dokter spesialis yang bersedia menetap di pulau hampir tidak ada — bukan karena tidak peduli, melainkan karena sistem insentif tidak pernah dirancang sungguh-sungguh untuk menjadikan penugasan kepulauan sebagai pilihan yang kompetitif.
Di era ketika konektivitas digital mulai menjangkau wilayah yang dulu dianggap mustahil, ada peluang yang belum dimanfaatkan secara serius: telemedicine sebagai jembatan antara kapasitas pulau dan keahlian spesialistik di daratan. Yang dibutuhkan bukan lagi inovasi teknologi — yang dibutuhkan adalah kemauan politik untuk mengintegrasikannya secara sistematis ke dalam protokol layanan kesehatan kepulauan.
Sejumlah daerah kepulauan di Indonesia Timur, dengan keterbatasan anggaran yang jauh lebih berat, telah berhasil membangun Puskesmas rawat inap yang dilengkapi kapasitas persalinan dan stabilisasi kegawatan. Kepulauan Seribu, yang berada langsung di bawah pengawasan ibu kota negara dengan akses anggaran yang tidak sebanding, tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk tertinggal.
Ada dimensi moral yang kerap tidak masuk dalam kalkulasi kebijakan, padahal ia adalah dimensi yang paling menentukan. Ketika seorang anak yang demam tinggi harus dibungkus kain dan dibawa naik kapal di subuh buta karena tidak ada fasilitas yang memadai di pulau, itu bukan takdir geografis — itu adalah konsekuensi dari pilihan kebijakan yang bisa dan seharusnya dipilih secara berbeda.
Negara yang membiarkan kesenjangan seperti ini berlangsung selama berpuluh tahun tidak bisa mengklaim bahwa ia sudah hadir bagi seluruh warganya. Kehadiran bukan soal seberapa sering nama kepulauan disebut dalam pidato anggaran — kehadiran diukur dari seberapa aman warga tidur malam tanpa takut jatuh sakit.
Kemandirian kesehatan Kepulauan Seribu tidak diukur dari seberapa cepat ambulans laut mampu membawa orang sakit meninggalkan pulau, melainkan dari seberapa jarang kapal itu perlu digunakan untuk urusan yang seharusnya bisa ditangani di sana. Selama Puskesmas kekurangan dokter, alat, dan obat — selama tidak ada dokter spesialis yang difasilitasi untuk menetap — maka setiap penambahan kapal baru yang dirayakan sebagai kemajuan hanya mempertegas satu hal: bahwa kita belum berani mengakui masalah yang sebenarnya, apalagi menyelesaikannya.
Catatan Redaksi
Tulisan ini adalah opini editorial dan sepenuhnya mencerminkan pandangan penulis. Ia tidak mewakili posisi resmi lembaga, institusi, atau redaksi mana pun. Sejumlah kondisi yang digambarkan — termasuk situasi ketersediaan dokter, kesiapan fasilitas, dan pola anggaran — disusun berdasarkan pengamatan umum atas problematika layanan kesehatan di wilayah kepulauan terpencil Indonesia, dan tidak merujuk secara spesifik pada data statistik resmi Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu.
Penulis mendorong pembaca, khususnya pemangku kebijakan dan jurnalis, untuk memverifikasi kondisi aktual melalui sumber resmi: Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik, serta laporan tahunan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kritik yang disampaikan dalam tulisan ini lahir dari kepedulian terhadap keadilan layanan kesehatan bagi seluruh warga negara — termasuk mereka yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat perhatian.