Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, didampingi Wakil Gubernur Rano Karno dan Sekretaris Daerah Marullah Matali, menghadiri acara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta Semester II Tahun 2024 di Gedung BPK, Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/3). Acara ini juga dirangkaikan dengan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan BPK untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
“Akan menjadi lebih baik jika segala sesuatunya dapat dengan mudah diakses dan diperiksa oleh publik. Sebab, saat ini kita berada di era keterbukaan,” ungkapnya.
Gubernur Pramono juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah, BUMD, dan RSUD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja secara transparan, terbuka, dan akuntabel. Ia menargetkan Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, melanjutkan tren positif selama tujuh tahun berturut-turut.
“DKI Jakarta telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut. Mudah-mudahan kami bisa meraihnya kembali. Transparansi harus menjadi kata kunci dalam upaya perbaikan di Jakarta,” ujar Pramono.
Pada acara ini, Gubernur Pramono juga mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta yang baru, M. Ali Asyhar, serta menyampaikan apresiasi kepada Ayub Amali, yang sebelumnya menjabat di posisi tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal kebijakan fiskal daerah agar anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan. Semoga dengan kerja sama yang erat antara BPK, Pemprov DKI Jakarta, dan DPRD, dapat terwujud sistem keuangan daerah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel,” ujar Khoirudin.
Dalam laporannya, Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo, menyampaikan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK. Pemprov DKI Jakarta berhasil menyelesaikan 89,21 persen dari total 10.454 rekomendasi, dengan nilai mencapai Rp5,25 triliun dan 6,6 juta dolar AS.
“Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus kita jaga demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” kata Bobby.
[poll id=”3″]
