Kepulauan Seribu — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu tengah menggodok persiapan operasional SPBU Apung untuk melayani kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nelayan dan masyarakat pesisir.
Program ini diharapkan menjadi solusi konkret atas tingginya harga solar yang selama ini membebani pelaku usaha kelautan di wilayah kepulauan.
Rapat koordinasi teknis lintas SKPD membahas aspek lokasi sandar, skema distribusi BBM subsidi, dan regulasi operasional SPBU Apung agar sesuai dengan standar keselamatan dan perizinan.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PPKUKM) Kepulauan Seribu menyebut bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan kebutuhan BBM di pulau-pulau berpenduduk, terutama bagi kelompok nelayan aktif.
Rata-rata nelayan menghabiskan 15–30 liter solar per hari untuk operasional. Harga dari pengecer lokal sangat tinggi.
Ketua Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu, Munawar, menyampaikan kepada BPSNet, Kamis (17/7/2025) bahwa kehadiran SPBU Apung adalah harapan besar para nelayan yang selama ini membeli solar hampir dua kali lipat dari harga daratan Jakarta.
“Kami temukan harga solar bisa mencapai Rp10.000–Rp12.000 per liter, padahal harga resmi hanya sekitar Rp6.800. SPBU Apung akan jadi penyelamat,” tegasnya.
Munawar menambahkan bahwa nelayan telah lama mengeluhkan akses bahan bakar yang tidak adil dan tidak stabil, serta minimnya subsidi yang sampai langsung ke komunitas pengguna.
“Dengan SPBU Apung, jarak distribusi jadi lebih dekat dan rantai tengkulak bisa diputus. Ini bukan proyek fasilitas, ini proyek keadilan,” ujarnya.
Saat ini, Dinas Perhubungan bersama instansi teknis tengah menyusun skema tambat SPBU Apung, termasuk integrasi layanan dengan dermaga utama dan sistem pengawasan berbasis digital untuk menghindari penyelewengan.
Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan pendekatan tepat guna.
“Kami tidak ingin SPBU Apung hanya jadi simbol. Kami ingin ini operasional dan menjawab kebutuhan nyata nelayan di lapangan,” katanya dalam rapat koordinasi.
Pemkab menargetkan operasional awal SPBU Apung dapat dimulai di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, dan nantinya diperluas ke titik strategis lainnya seperti Pulau Tidung dan Pulau Harapan.
Kelompok nelayan menyambut baik rencana ini dan berharap agar implementasinya transparan dan melibatkan koperasi lokal agar manfaat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Jika berjalan sesuai jadwal, SPBU Apung akan menjadi instrumen penting dalam mengurangi biaya produksi nelayan dan memperkuat ekonomi pesisir yang selama ini terseok oleh ketidakadilan harga BBM.
