Tradisi yang hidup dan dirayakan di pulau-pulau ini pun merefleksikan ketergantungan mutlak mereka pada laut, bukan pada tanah agraris seperti akar Betawi kuno. Lomba tarik tambang perahu atau dayung tradisional yang digelar dalam festival budaya bukanlah sekadar permainan rekreasi. Tradisi tersebut adalah sublimasi dari ketangkasan bertahan hidup di tengah kepungan ombak, sebuah ekspresi kebudayaan kelautan yang tidak akan kita temukan dalam ritus budaya Betawi daratan yang berbasis agraris atau urban.
Sayangnya, dalam banyak perumusan kebijakan kebudayaan, pembuat kebijakan di tingkat provinsi sering kali terjebak dalam arus reduksionis. Ada kecenderungan kuat untuk memandang Kepulauan Seribu hanya melalui kacamata “ondel-ondel dan kebaya encim”. Ketika sebuah panggung budaya skala kabupaten digelar, standardisasi Betawi daratan kerap dipaksakan masuk, seolah-olah menjadi syarat mutlak untuk diakui sebagai bagian dari Jakarta.
Upaya penyeragaman kultural secara halus (soft cultural erasure) ini justru berisiko mengubur otentisitas sejarah kelautan yang kaya. Mengidentifikasi Orang Pulo semata-mata sebagai sub-etnis Betawi tanpa mengurai elemen Bugis, Mandar, dan Banten di dalamnya adalah sebuah kecerobohan historis. Hal ini membuat narasi sejarah Kepulauan Seribu kehilangan kedalaman sosiologisnya dan hanya menjadi pelengkap catatan kaki kebudayaan ibu kota.
Mari tengok pula khazanah kuliner lokal yang dipamerkan dalam setiap hajatan tradisi. Sajian seperti puk cue atau olahan ikan berkuah tajam yang berbahan dasar hasil laut dan tumbuhan sukun, mencerminkan adaptasi cerdas manusia terhadap ekosistem pulau karang. Komposisi rasa dan cara pengolahan ini berdiri mandiri, merdeka dari pengaruh kuliner Betawi daratan yang cenderung dominan dengan cita rasa manis-gurih berbahan dasar daging atau sayuran pekarangan.
Realitas ekologis inilah yang membentuk kesadaran kolektif masyarakatnya. Kebudayaan tidak pernah lahir di ruang hampa; ia adalah respons manusia terhadap alam sekitarnya. Betawi daratan merespons rawa, sungai, dan tanah datar, sementara Orang Pulo merespons karang, angin baratan, dan fluktuasi musim ikan. Menyamakan keduanya hanya karena kesamaan garis batas administrasi adalah sebuah kekeliruan berpikir.
Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi Suku Dinas Kebudayaan setempat saat ini bukanlah sekadar rutin menggelar festival atau perlombaan tahunan. Tantangan riilnya adalah bagaimana merebut kembali ruang definisi tentang apa itu “kebudayaan asli” Kepulauan Seribu. Birokrasi kebudayaan harus berani keluar dari bayang-bayang dominasi kultural daratan dan mulai menyusun cetak biru penyelamatan identitas maritim mereka sendiri.
Menemukan akar budaya asli Kepulauan Seribu tidak harus berakhir pada sebuah kesimpulan tunggal yang kaku. Jawabannya bukanlah pilihan binari antara Betawi atau bukan. Akar budaya wilayah ini adalah sebuah hibriditas—sebuah kebudayaan bahari yang cair, yang menyerap unsur Betawi sebagai tetangga terdekatnya, namun tetap berjangkar kuat pada tradisi pelaut Nusantara yang berjiwa merdeka.
Pada akhirnya, mencari akar budaya Kepulauan Seribu adalah upaya merawat ingatan bahwa Jakarta bukan hanya milik aspal, beton, dan gedung pencakar langit. Jakarta juga dibangun oleh desau angin, garam, dan ketangguhan Orang Pulo yang menjaga beranda utara kita. Menghargai keunikan identitas mereka tanpa memaksakan penyeragaman adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap keberagaman yang sesungguhnya.
Catatan Penulisan: Editorial ini disusun dengan mengadopsi gaya jurnalisme analitis dan tajam untuk menggugah kesadaran kritis pembaca mengenai eksistensi identitas lokal di tengah standardisasi birokrasi pemerintahan. Melalui pembongkaran fakta sosiologis dan historis masyarakat “Orang Pulo”, narasi ini sengaja melompat keluar dari batasan berita seremonial guna menggugat hegemoni kebudayaan daratan (Betawi) yang kerap diseragamkan, sekaligus menawarkan perspektif segar bahwa orisinalitas kultural Kepulauan Seribu sejatinya berakar pada hibriditas bahari yang merdeka, cair, dan multietnis.
