📌 RINGKASAN BERITA
- Program terus berjalan: Pemprov DKI Jakarta masih mematangkan penyambungan kabel listrik bawah laut menuju sejumlah pulau resort di Kepulauan Seribu.
- Skema konsorsium: Biaya pembangunan yang tinggi mendorong pemerintah mengusulkan pembiayaan melalui kerja sama sejumlah pengembang pulau resort.
- Perkuat pasokan listrik: Program juga membutuhkan peningkatan kapasitas daya di Gardu Utama PLN Teluk Naga agar tidak mengganggu pelayanan listrik bagi masyarakat.
PRAMUKA, BPSNet – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mematangkan program penyambungan jaringan listrik menggunakan kabel bawah laut menuju pulau-pulau resort di Kepulauan Seribu. Selain menjadi solusi penyediaan energi yang lebih andal, program tersebut dinilai sebagai fondasi penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata bahari di masa depan.
Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu, Buang Fadli, mengatakan penyambungan jaringan listrik bawah laut merupakan usulan dari sejumlah pengembang pulau resort yang menginginkan pasokan listrik PLN menggantikan ketergantungan terhadap pembangkit diesel.
Menurutnya, salah satu permohonan yang telah diajukan berasal dari pengembang Pulau Sepa.
“Permohonan itu sudah kami bahas di tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu dan juga telah dibahas bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Buang kepada BPSNet, Rabu (08/07/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan jaringan kabel bawah laut membutuhkan investasi yang sangat besar. Karena itu, urusan tersebut kini ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, yang mengusulkan agar pembiayaan dilakukan melalui skema konsorsium bersama para pengembang pulau resort.
“Karena biaya pembangunannya cukup tinggi, pemerintah mendorong adanya kerja sama pembiayaan melalui konsorsium pengembang resort yang membutuhkan sambungan listrik PLN,” jelasnya.
Menurut Buang, hingga kini pembahasan mengenai skema tersebut masih terus berlangsung.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan jaringan kabel bawah laut tidak hanya bergantung pada kesiapan investasi di kawasan resort. Pemerintah juga harus memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan dari sisi hulu.
Saat ini kapasitas daya di Gardu Utama PLN Teluk Naga dinilai masih perlu ditingkatkan sebelum mampu melayani tambahan kebutuhan listrik menuju pulau-pulau resort.
“Program ini juga harus dilihat dari sisi hulunya. Jangan sampai ketika jaringan menuju resort sudah dibangun, justru pelayanan listrik kepada masyarakat terganggu karena kapasitas daya di Gardu Utama Teluk Naga belum mencukupi,” katanya.
Buang menambahkan, peningkatan kapasitas gardu induk menjadi bagian penting agar pengembangan jaringan listrik ke kawasan wisata dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat di pulau-pulau permukiman.
Pulau Melintang Besar
Di sisi lain, Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, sebelumnya telah menerima penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) kewajiban fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari PT Praga Dunia Usaha terkait Pulau Melintang Besar.
Fadjar menjelaskan, penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut pemenuhan kewajiban pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.
“Penandatanganan BAST berfungsi sebagai bukti legal sahnya peralihan hak, tanggung jawab, dan kepemilikan suatu barang atau jasa dari pihak penyedia kepada penerima,” ujar Fadjar.
Sementara itu, Buang Fadli menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat rencana pengembangan Pulau Melintang Besar menjadi kawasan resort. Penyerahan BAST tersebut merupakan penyelesaian kewajiban administrasi pengembang sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui jaringan kabel bawah laut dapat menjadi fondasi bagi pengembangan pulau-pulau resort lainnya di Kepulauan Seribu. Ketersediaan pasokan listrik yang andal dinilai akan meningkatkan daya saing investasi sekaligus mengurangi ketergantungan pengelola resort terhadap pembangkit listrik berbahan bakar diesel.
