Jakarta – Sebanyak 44 kecamatan di DKI Jakarta akan membuka posko pengaduan Kartu Jakarta Pintar (KJP) mulai Maret 2025. Posko ini disediakan untuk menampung berbagai keluhan dan permasalahan terkait bantuan pendidikan tersebut agar proses penyaluran lebih tepat sasaran.
“Sudah diputuskan, semuanya 44 kecamatan akan mempunyai tempat aduan. Jadi efektif ini nanti bulan Maret,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/3).
Dalam rapat yang digelar hari ini, Pemprov DKI juga telah menetapkan jumlah penerima KJP dan KJMU tahun 2025.
“Sekarang datanya sudah dimiliki, tadi sudah dirapatkan dan saya sudah putuskan 705 ribu orang yang akan menerima,” kata Pramono.
Ia menjelaskan bahwa data penerima KJP akan diperbarui kembali. Sebelumnya, jumlah penerima mengalami penurunan drastis menjadi 525 ribu siswa, namun kini akan dikembalikan menjadi sekitar 705 ribu penerima.
“Jadi pada prinsipnya akan dilakukan pembaruan data, memang ada penurunan yang luar biasa dari sebelumnya. Kemudian kita akan kembalikan ke angka kurang lebih 705 ribu orang yang akan menerima,” jelasnya.
Selain itu, jumlah penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) juga akan bertambah. Saat ini terdapat 15 ribu penerima dan jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 20 ribu pada tahun depan.
“Sehingga sudah diputuskan mudah-mudahan pada akhir Maret ini sebelum Lebaran sudah bisa kita bagikan,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Pramono juga memastikan bahwa ijazah siswa yang tertahan di sekolah akan diputihkan oleh Pemprov DKI.
“Ijazah yang tertahan di semua tingkatan nanti akan kita putihkan. Kalau ijazahnya seperti yang pernah disampaikan Bu Ima, akan dilakukan oleh Baznas Bazis DKI,” tandasnya.
Dengan adanya posko pengaduan di setiap kecamatan, diharapkan penyaluran KJP dan KJMU dapat lebih merata dan transparan, sehingga seluruh siswa yang berhak mendapatkan bantuan bisa memperoleh haknya tanpa hambatan.
[poll id=”3″]
