📌 RINGKASAN BERITA
- Evaluasi menyeluruh: DPRD DKI Jakarta meminta Dishub mengevaluasi sistem pelayanan kapal menuju Kepulauan Seribu, termasuk mekanisme penjualan tiket secara daring.
- Soroti pemerataan layanan: Selain tiket yang sulit diakses, DPRD juga meminta pengaturan rute kapal ditinjau agar seluruh pulau berpenghuni memperoleh layanan transportasi yang merata.
JAKARTA, BPSNet — DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu. Desakan tersebut mengemuka setelah insiden matinya mesin KM Makmur Jaya di perairan Pulau Pari yang kembali menyoroti pentingnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat kepulauan.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, mengatakan persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga bukan hanya terkait kondisi armada, tetapi juga sulitnya memperoleh tiket kapal Dishub melalui sistem pemesanan daring.
Menurut politisi yang akrab disapa Bunda itu, keluhan tersebut hampir selalu disampaikan masyarakat setiap kali dirinya menggelar reses di Kepulauan Seribu. Warga mengaku sistem pemesanan tiket baru dibuka pada pukul 00.00 WIB, namun dalam hitungan menit tiket sudah tidak dapat diakses.
“Setiap reses di Kepulauan Seribu, masyarakat selalu mengeluhkan sulitnya membeli tiket kapal Dishub. Link dibuka jam 12 malam, sebentar kemudian sudah tidak bisa diakses lagi,” ujar Neneng, Senin (6/7/2026).
Karena itu, ia meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang baru segera melakukan inspeksi mendadak terhadap sistem penjualan tiket. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mendengar langsung pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Silakan Dinas Perhubungan sidak. Jangan hanya bertanya kepada anak buahnya, tetapi tanyakan langsung kepada masyarakat Kepulauan Seribu,” tegasnya.
Neneng juga meminta Dishub menelusuri kemungkinan adanya persoalan dalam mekanisme pemesanan tiket, termasuk dugaan praktik percaloan apabila ditemukan indikasi di lapangan.
“Saya kira ini harus menjadi catatan bagi Kadishub untuk melakukan pengecekan terhadap bawahannya,” katanya.
Selain sistem tiket, Neneng menyoroti pemerataan pelayanan kapal Dishub. Ia menyebut masih ada sejumlah pulau yang belum memperoleh layanan secara optimal, di antaranya Pulau Lancang yang disebut belum pernah disinggahi kapal Dishub serta Pulau Sabira yang hanya dilayani setiap tiga hari sekali.
Padahal, menurutnya, Dishub DKI Jakarta memiliki 23 armada kapal yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk melayani seluruh wilayah Kepulauan Seribu melalui pengaturan rute yang lebih efektif.
“Kalau diatur dengan baik rutenya, harusnya bisa melayani seluruh Kepulauan Seribu. Yang perlu dievaluasi adalah sistem operasional dan pengaturan kapalnya,” ujarnya.
Neneng berharap evaluasi tersebut dapat menghasilkan perbaikan nyata sehingga masyarakat Kepulauan Seribu memperoleh layanan transportasi laut yang lebih mudah diakses, aman, nyaman, dan merata.
“Jangan sampai warga terus kesulitan mendapatkan kapal Dishub, lalu terpaksa memilih transportasi lain yang risikonya lebih besar. Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas,” tandasnya.
