Keriuhan Hajatan Tradisi Budaya Kepulauan Seribu Tahun 2026 yang baru saja dibuka di Pulau Pramuka kembali menyuguhkan pemandangan yang familier: parade pakaian adat, aroma masakan tradisional, hingga gelaran lomba dayung. Di atas permukaan, acara tahunan ini tampak sukses memanggungkan kegembiraan warga pesisir. Namun, di balik selebrasi yang serbameriah itu, sebuah pertanyaan mendasar yang kerap diabaikan kembali mengapung ke permukaan: di mana sejatinya akar budaya asli masyarakat Kepulauan Seribu tertanam?
Selama ini, secara geopolitik dan administratif, Kepulauan Seribu tak ubahnya halaman belakang dari megapolitan DKI Jakarta. Konsekuensi dari status ini adalah pelekatan label budaya yang instan. Begitu menyebut Jakarta, ingatan kolektif publik secara otomatis akan merujuk pada kebudayaan Betawi. Aparat birokrasi dan kebijakan daerah pun kerap kali tanpa beban menyamaratakan bahwa napas kebudayaan dari Pulau Sebira hingga Pulau Untung Jawa adalah napas kebudayaan Betawi.
Namun, benarkah demikian? Siapa pun yang pernah menjejakkan kaki dan menetap beberapa lama di pulau-pulau pemukiman seperti Pulau Tidung, Pulau Kelapa, atau Pulau Panggang pasti akan merasakan adanya keganjilan sosiologis jika wilayah ini mentah-mentah disebut sebagai jagat Betawi. Ada jarak kultural yang membentang lebar antara masyarakat kepulauan dan masyarakat Betawi daratan yang biasa kita temui di Jagakarsa, Condet, atau Tenabang.
Jika kita menelisik catatan digital dan literatur sejarah migrasi, wilayah kepulauan di utara Jakarta ini tidak tumbuh dari rahim kebudayaan tunggal. Ia adalah sebuah melting pot kelautan yang sangat kompleks. Jauh sebelum wilayah ini ditetapkan menjadi kabupaten administrasi, pulau-pulau ini telah menjadi persinggahan, bahkan rumah berlindung bagi para pengembara laut dari berbagai penjuru Nusantara.
Sejarah mencatat, gelombang ombak membawa orang-orang Bugis dan Mandar dari Sulawesi, para nelayan dari pesisir Banten, hingga para pelaut dari pantai utara Jawa untuk bermukim di sana. Mereka datang membawa memori budaya, teknik navigasi, dan tradisi lisan masing-masing. Berjalannya waktu melahirkan perkawinan silang antaretnis, membentuk sebuah entitas baru yang secara antropologis menolak diseragamkan.
Masyarakat setempat bahkan memiliki istilah sendiri untuk menegaskan batas identitas mereka, yakni “Orang Pulo”. Penggunaan istilah ini bukan sekadar pembeda geografis, melainkan sebuah pernyataan kultural yang sadar. Bagi mereka, ada garis demarkasi yang jelas antara watak, perilaku, dan tradisi Orang Pulo dengan orang-orang yang mereka sebut sebagai “Orang Daratan”—termasuk orang Betawi di dalamnya.
Perbedaan yang paling artikulatif dapat diindera dari dialek lokal yang digunakan sehari-hari. Dialek Orang Pulo memiliki ritme yang cepat, lugas, pendek, dan sarat dengan kosakata maritim yang asing di telinga masyarakat Betawi daratan. Pengaruh serapan bahasa Bugis dan Mandar serta intonasi khas pesisir Banten begitu kental terdengar, menciptakan sebuah ekosistem linguistik yang mandiri dan unik.
