Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Ismer Harahap, geram saat menemukan banyak proyek fisik infrastruktur tahun 2014 dibangun asal-asalan. Temuan tersebut diperoleh langsung saat dirinya menggelar inspeksi mendadak di Pulau Panggang.
Pulau Panggang, BPSNet – Sekretaris Kabupaten (Sekab) Kepulauan Seribu, Ismer Harahap, geram saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sarana publik prasarana daerah, Rabu (11/11).
Ismer mendapati banyak proyek fisik pembangunan anggaran tahun 2014 siling dikerjakan asal-asalan oleh pihak kontraktor pengembang dan tanpa pengawasan ketat dinas.
Buruknya pengerjaan infrastruktur tersebut dinilai sangat merugikan keuangan negara serta memicu gelombang kekecewaan protes masif dari lapisan kelompok masyarakat di Pulau Panggang.
“Kita lihat dermaga kapal dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Pulau Panggang seperti tidak terawat,” ungkap Ismer Harahap dengan nada kecewa, Rabu (11/11).
Dirinya menuntut adanya kejelasan status hukum manajemen tata kelola seluruh aset bangunan milik pemerintah daerah termasuk kepastian jadwal perbaikan berkala sarana penunjang.
Sidak peninjauan fisik ini digelar sebagai bentuk tindak lanjut cepat aparat kabupaten merespons maraknya laporan aduan keberatan yang dikirimkan warga pesisir utara.
Pemerintah daerah tidak ingin anggaran fasilitas publik yang sudah dikucurkan bernilai sia-sia tanpa memberikan dampak asas manfaat nyata bagi hajat hidup nelayan.
“Kita akan panggil Sudin terkait dan meminta laporan pertanggungjawabannya,” tegas Ismer mengomentari buruknya kinerja aparatur teknis dalam mengawal pemeliharaan proyek, Rabu (11/11).
Otoritas wilayah juga menyoroti kondisi gedung Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang mangkrak rusak serta bangunan fasilitas pemadam kebakaran pemukiman (*hydrant*).
Sarana keselamatan pemadam api yang dibangun sejak tahun lalu tersebut dilaporkan belum pernah dioperasikan sama sekali akibat buruknya sistem penyambungan instalasi pipa.
Seluruh berkas laporan berita acara temuan sidak di Pulau Panggang ini segera diserahkan menuju meja kerja Bupati dan Gubernur DKI Jakarta untuk penindakan.
Langkah evaluasi total ditujukan guna memberikan sanksi daftar hitam bagi perusahaan mitra kerja yang terbukti melakukan wanprestasi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Seribu.
