Kemudahan akses transportasi antarpulau menjadi salah satu perhatian Komisi D DPRD DKI Jakarta saat berkunjung ke Kepulauan Seribu. Infrastruktur transportasi laut dinilai menjadi kunci pemerataan pelayanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
Pramuka, BPSNet – Kemudahan akses transportasi antarpulau dinilai menjadi salah satu syarat penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang setara bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi D DPRD DKI Jakarta saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Senin (13/7/2026).
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan salah satu kebutuhan mendesak yang perlu segera dipenuhi ialah peningkatan akses transportasi antarpulau melalui pembangunan dan penataan dermaga. Menurutnya, infrastruktur transportasi laut yang lebih baik akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan minat investor mengembangkan potensi ekonomi di Kepulauan Seribu.
“Kita nggak ingin orang Kepulauan Seribu ini dianggap bukan yang diprioritaskan oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujar Yuke.
Menurutnya, kemudahan akses antarpulau tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga mendukung pengembangan sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi Kepulauan Seribu.
Saat ini, masyarakat pulau juga berharap hadirnya layanan transportasi laut yang melayani antarpulau berpenduduk secara teratur dan berkelanjutan. Berbeda dengan wilayah daratan Jakarta yang telah didukung berbagai moda transportasi umum, mobilitas warga Kepulauan Seribu masih sangat bergantung pada angkutan laut untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, aktivitas pemerintahan, hingga perekonomian.
Kehadiran layanan angkutan antarpulau yang terjadwal dinilai akan mempermudah mobilitas warga sekaligus memperkuat pemerataan pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Selain transportasi antarpulau, Komisi D DPRD DKI Jakarta juga menyoroti sejumlah kebutuhan dasar lainnya seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pembangunan dermaga, dan keterbatasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di beberapa pulau.
Yuke memastikan seluruh aspirasi masyarakat serta hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan pembahasan dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan mengapresiasi kunjungan kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, dukungan DPRD menjadi langkah positif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Fadjar berharap sinergi antara DPRD DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terus diperkuat sehingga berbagai kebutuhan infrastruktur dapat direalisasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.
