Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar antara Kabupaten Kepulauan Seribu dan daratan Jakarta harus segera diatasi secara konkret. Pihak legislatif mendesak Pemprov DKI Jakarta menaruh perhatian serius pada pembenahan sektor transportasi serta stabilitas harga pasokan BBM nelayan.
Balai Kota, BPSNet – Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan yang terjadi antara wilayah Kepulauan Seribu dan daratan Jakarta harus segera diatasi.
Suhud menilai berbagai persoalan pelik yang dihadapi masyarakat pesisir saat ini memerlukan perhatian jauh lebih serius dan kebijakan berkeadilan dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai dirinya menerima audiensi resmi dari Forum Mahasiswa Kepulauan Seribu bertempat di Ruang Rapat Ketua DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/7) kemarin.
Dalam audiensi itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan keluhan sistem *ticketing* kapal penyeberangan yang kerap bermasalah serta belum tersedianya armada transportasi antarpulau yang memadai bagi mobilitas harian warga.
Kelompok pemuda juga menyoroti tingginya gejolak harga bahan bakar minyak (BBM), mandeknya program pengembangan pariwisata bahari, hingga minimnya jaminan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri kepulauan.
Suhud mengakui dinamika roda pembangunan di kawasan perairan utara tersebut masih berjalan belum optimal meskipun wilayah pesisir memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di sektor pariwisata.
“Harus diakui permasalahan Kepulauan Seribu masih belum mendapatkan perhatian yang optimal, dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Suhud Alynudin saat memberikan keterangan pers kepada wartawan.
Dirinya memandang urusan transportasi menjadi salah satu isu utama yang mendesak untuk segera dibenahi total agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada operasional kapal sewaan pihak swasta.
Sistem pembelian tiket kapal milik dinas wajib diperbaiki serta diperbanyak jumlahnya agar arus mobilitas ekonomi dan logistik kependudukan antarpulau dapat berjalan lancar tanpa kendala cuaca.
“Permasalahan tersebut harus segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta agar ketimpangan pembangunan di Jakarta dapat dikurangi,” kata politisi senior tersebut menekankan pentingnya pemerataan fasilitas umum.
Legislator Kebon Sirih ini juga menaruh atensi pada tingginya beban ongkos pembelian BBM yang harus ditanggung oleh para nelayan tradisional akibat rantai distribusi bahan bakar yang panjang.
Usulan pembangunan fasilitas SPBU terapung dinilai menjadi solusi mutlak yang perlu segera direalisasikan oleh jajaran dinas teknis guna menjaga stabilitas pasokan energi harian masyarakat kepulauan.
“Nanti akan saya sampaikan agar segera dicarikan solusi dan direalisasikan,” ucap Suhud berkomitmen mengawal penuh alokasi anggaran keberpihakan APBD untuk kemajuan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Respon (1)