📌 Ringkasan Berita
- SPBN jadi prioritas: Pemkab Kepulauan Seribu mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan untuk menjamin pasokan BBM bagi nelayan, pelaku usaha pariwisata, dan transportasi laut antar pulau.
- Perkuat ketahanan energi: Pengembangan PLTS di Pulau Sabira juga menjadi perhatian guna memastikan ketersediaan energi berkelanjutan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar.
Pramuka, BPSNet – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus memperkuat ketahanan energi melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan pengembangan energi baru terbarukan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian di wilayah kepulauan.
Komitmen itu disampaikan Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) 2026. Menurutnya, keberadaan SPBN menjadi kebutuhan mendesak agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) semakin mudah diakses masyarakat.
“Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) guna mendukung aktivitas nelayan, pelaku usaha pariwisata, serta transportasi laut antar pulau,” ujar Fadjar.
Ia mengatakan, SPBN masih menjadi infrastruktur vital dalam menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong hadirnya layanan distribusi bahan bakar yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh nelayan maupun pelaku usaha.
“Ini tentu menjadi kunci dalam menggerakkan ekonomi warga,” katanya.
Selain pembangunan SPBN, Fadjar juga menyoroti kebutuhan energi di Pulau Sabira yang merupakan pulau berpenghuni paling utara di Kepulauan Seribu. Menurutnya, wilayah tersebut memerlukan perhatian khusus agar pasokan energi tetap terjaga.
Ia menambahkan, selain menjaga keandalan pasokan listrik, pemanfaatan energi baru terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) perlu terus dikembangkan sebagai solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan energi di pulau-pulau terluar.
Fadjar menilai Rakorwil 2026 menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi Kepulauan Seribu, termasuk penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan ada solusi terbaik usai dilakukan pembahasan,” tuturnya.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan para pemangku kepentingan dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur energi sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik serta mendukung sektor perikanan, pariwisata, dan transportasi laut.
