- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mencanangkan tiga lokasi fasilitas pengisian BBM bersubsidi di Pulau Kelapa, Pulau Karya, dan Pulau Tidung.
- Realisasi pembangunan masih menunggu lembaga penyalur Pertamina, sementara Pemkab mengusulkan biaya angkut BBM ditanggung pemerintah agar harga solar bersubsidi di pulau setara dengan harga di daratan.
Pramuka, BPSNet – Di tengah mencuatnya persoalan keterbatasan pasokan BBM di Kepulauan Seribu, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencanangkan tiga lokasi fasilitas pengisian BBM bersubsidi di Pulau Kelapa, Pulau Karya, dan Pulau Tidung. Realisasi program tersebut masih menunggu lembaga penyalur yang akan bermitra dengan Pertamina.
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Kepulauan Seribu, Buang Fadli, mengatakan proses pembangunan fasilitas tersebut telah memasuki tahapan pencarian lembaga penyalur yang memenuhi persyaratan kemitraan dengan Pertamina.
“Kita sedang menunggu lembaga penyalur yang akan bermitra dan mendaftar ke Pertamina,” kata Buang Fadli kepada BPSNet, Senin (20/7).
Menurutnya, pendaftaran bagi calon lembaga penyalur telah dibuka. Namun hingga kini belum ada badan usaha yang berhasil memenuhi seluruh persyaratan.
“Sudah, rata-rata yang mengajukan dari PT. Akan tetapi belum ada yang goal,” ujarnya.
Buang menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam penyediaan fasilitas pengisian BBM bersubsidi di Kepulauan Seribu adalah tingginya biaya operasional dan distribusi BBM menuju wilayah kepulauan.
Fasilitas yang disiapkan berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang nantinya tidak hanya melayani kebutuhan nelayan, tetapi juga dapat dimanfaatkan kapal penumpang sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, lembaga penyalur sebelumnya tidak dapat beroperasi dalam jangka panjang karena tingginya biaya operasional dan biaya angkut BBM menuju pulau-pulau berpenduduk.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu telah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar biaya angkut BBM dapat ditanggung pemerintah, sesuai arahan Pertamina dan BPH Migas.
“Kabupaten sudah bersurat ke Gubernur sesuai arahan Pertamina dan BPH Migas agar biaya angkut ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya.
Menurut Buang, dukungan tersebut diharapkan dapat membuat harga Biosolar bersubsidi di Kepulauan Seribu sama dengan harga yang berlaku di daratan, yakni Rp6.800 per liter.
Sementara itu, Ketua RW 03 Kelurahan Pulau Kelapa, Doni Aryanto, mengatakan nelayan sangat berharap fasilitas pengisian BBM bersubsidi segera terealisasi. Selama ini mereka masih membeli solar eceran dengan harga berkisar Rp10.000 hingga Rp11.000 per liter, bahkan pernah mencapai Rp12.000 per liter.
“Harapan kami semua nelayan di pulau, semoga benar-benar terealisasi, bukan hanya mimpi. Adanya fasilitas pengisian BBM ini akan sangat membantu nelayan,” ujar Doni.
Menurut Doni, tingginya harga BBM menjadi salah satu beban operasional yang harus ditanggung nelayan setiap kali melaut. Kehadiran fasilitas pengisian BBM bersubsidi diharapkan mampu menekan biaya operasional, menjaga keberlangsungan usaha perikanan, sekaligus mendukung transportasi laut masyarakat Kepulauan Seribu.
