Harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya dapat dirasakan nelayan di Kepulauan Seribu. Biaya distribusi menuju wilayah kepulauan masih menjadi tantangan sehingga masyarakat berharap dapat memperoleh BBM dengan harga yang sama seperti di daratan.
Panggang, BPSNet – Harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.800 per liter belum sepenuhnya dapat dirasakan nelayan dan pelaku usaha pariwisata di Kepulauan Seribu. Biaya distribusi menuju wilayah kepulauan masih menjadi tantangan sehingga harga bahan bakar yang diterima masyarakat belum selalu sama dengan harga eceran resmi.
Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan mengatakan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terus berupaya mencari solusi agar distribusi BBM bersubsidi ke wilayah kepulauan dapat berjalan lebih optimal.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyampaikan usulan kepada BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga agar distribusi BBM ke Kepulauan Seribu dapat dilakukan lebih efektif sehingga masyarakat memperoleh harga yang sama dengan wilayah daratan.
“Harga BBM subsidi dari Pertamina sebenarnya telah ditetapkan. Namun biaya distribusi ke wilayah kepulauan masih menjadi tantangan tersendiri. Harapannya masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama, yakni Rp6.800 per liter,” ujar Fadjar saat mendampingi kunjungan kerja Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta di Pulau Panggang, Senin (13/7/2026).
Fadjar menjelaskan, dalam dua pekan terakhir kebutuhan BBM meningkat seiring tingginya aktivitas wisata selama masa libur sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan dari sektor pariwisata maupun nelayan ikut bertambah.
“Dua minggu terakhir kebutuhan cukup tinggi sehingga terjadi peningkatan permintaan. Kami berharap setelah masa liburan berakhir, kondisi pasokan dapat kembali normal,” katanya.
Persoalan distribusi BBM bersubsidi sebelumnya juga menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan nelayan Kepulauan Seribu. Selain untuk menekan biaya operasional melaut, ketersediaan BBM dengan harga yang terjangkau dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha perikanan serta mendukung aktivitas transportasi laut dan pariwisata.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike memastikan berbagai kebutuhan prioritas masyarakat Kepulauan Seribu akan menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, berbagai usulan yang disampaikan masyarakat akan dibahas bersama pemerintah daerah agar dapat masuk dalam skala prioritas pembangunan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
